Omnibus Law di Indonesia, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), adalah undang-undang yang menggabungkan revisi puluhan undang-undang dalam berbagai sektor (seperti ketenagakerjaan, investasi, perpajakan, dan lingkungan) ke dalam satu regulasi untuk menyederhanakan birokrasi dan menarik investasi.

Revisi aturan ketenagakerjaan (misalnya, pengurangan hak pesangon, perubahan kontrak kerja, dan jam kerja) dianggap merugikan pekerja. Selain itu, relaksasi aturan lingkungan dikhawatirkan merusak ekosistem. Bekas galian dibiarkan saja,menjadi danau sangat dalam yang berpotensi keselamatan, atau menjadi lahan terbuka yang tidak subur, serta potesi biaya perbaikan lahan yang membutuhkan biaya besar. 

Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian ini, adalah Pembentuk Satgas Omnibus Law. Pada Pilpres 2019, Airlangga adalah Dewan Penasihat Tim Kampanye Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.  

Proses Penyusunan kurang transparan dan sedikit partisipasi publik. UU tersebut dibahas secara rinci tanpa melibatkan anggota masyarakat atau komunitas sipil, yang menunjukkan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan politik.

Krisis Moral di Elit 

Menyatunya politisi dan pengusaha di parlemen dan pemerintahan, membuat Indonesia menuju kesuraman masa depan yang tidak mereka pedulikan, seperti diindikasikan oleh buku Why Nations Fail, bahwa sistem ekonomi dan politik yang ekstraktif akan menuntun bangsa menuju kemiskinan dan keterbelakangan. Tentunya muncul adanya ketidak-adilan: sedikitnya prosentasi setoran pajak, imbal hasil tidak memadai, tidak banyak realisasi sanksi reklamasi pada bisnis tambang.

Ada indikasi upaya 'pencucian' yang tersamar area lubang eks galian yang mestinya direklamasi yang menjadi kewajiban pengusaha tambang; sulit diberi sanksi bahkan kemudian ada upaya transformasi menjadi program pemerintah, sehingga anggaran pemerintah menjadi tersedot untuk perbaikan atau persiapan proyek pemerintah. Seperti lahan rusak atau lubang bekas galian tambang di sekitar kawasan IKN, Food estate dan lainnya. Jika melihat kondisi saat ini, bahwa program pemerintah banyak dibiayai hutang negara, sangat ironis elit memanfaatkan segala keadaan untuk dirinya dan circlenya saja, tidak untuk kepentingan negara. Ada meme yang pas: bahwa Indonesia gelap itu untuk rakyat kebanyakan, yang terang itu hanya circle elit saja.

Data JATAM mencatat 44.376 lubang tambang di Kalimantan Timur, dengan 45 anak meninggal akibat tenggelam di lubang tersebut. Peraturan Pemerintah No. 78/2010 mengatur dana jaminan reklamasi, tetapi mekanisme pencairannya tidak efektif karena memerlukan persetujuan dua pihak (pemerintah dan perusahaan). Jika perusahaan tutup atau lalai, dana sulit dicairkan.

UU Cipta Kerja menawarkan insentif seperti royalti 0% untuk perusahaan-perusahaan hilirisasi tambang, pengembalian biaya perizinan, dan perlindungan hukum untuk operasi tambang, yang menguntungkan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan para aktor tersebut. Pasal-pasal seperti Pasal 47A (penggunaan permukaan laut untuk tambang) dan Pasal 162 UU Minerba (pidana untuk bisnis yang mendukung tambang) adalah contoh oligarki tambang.

Banyaknya bisnis yang terkait dengan faktor kerusakan lingkungan, seperti PT MHU, Toba Bara, dan ABN, menyebabkan lubang tambang yang tidak direklamasi semakin meningkat, yang berujung pada kerusakan lingkungan dan korban jiwa 

Demo besar-besaran oleh buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil karena UU ini dinilai lebih menguntungkan pengusaha ketimbang pekerja.  Karena cacat prosedur, Mahkamah Konstitusi sempat menyatakan UU ini inkonstitusional bersyarat pada 2021 karena cacat prosedur, memerintahkan perbaikan dalam dua tahun.

Pembahasan Awal

DPR mulai membahas RUU Cipta Kerja secara resmi pada 1 April 2020, setelah draf diserahkan pada 12 Februari 2020. RUU ini disahkan pada 5 Oktober 2020, memakan waktu sekitar 8 bulan dari penyerahan draf hingga pengesahan.

Revisi Pasca-Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat formil, dengan perintah perbaikan dalam waktu maksimal 2 tahun. Pemerintah dan DPR menargetkan revisi selesai pada 2022, namun Perppu No. 2 Tahun 2022 diterbitkan pada 30 Desember 2022 sebagai pengganti sementara. Perppu ini disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 pada 21 Maret 2023, sehingga proses revisi dan pengesahan memakan waktu sekitar 16 bulan sejak putusan MK.

Revisi substansial kembali dilakukan setelah putusan MK pada 31 Oktober 2024, yang mengabulkan sebagian gugatan terkait 21 pasal, tetapi waktu penyelesaian revisi ini belum selesai hingga batas data yang tersedia (Juli 2025).

Dalam UU Omnibus law Ciptaker, tidak tepat hanya menyalahkan DPR krn inisiator UU ini dan yg MEMERINTAHKAN DPR agar UU tersebut selesai dalam waktu secepatnya adalah Presiden. @msaid_didu - 7 Okt 2020.

Afiliasi di DPR dan Pemerintahan

Afiliasi dengan Bisnis Tambang dan EnergiKoalisi #BersihkanIndonesia mengidentifikasi setidaknya 12 aktor kunci di Satgas dan Panja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan bisnis tambang dan energi kotor (batubara, migas, dll.).

Elit (Politisi di DPR & Pemerintahan merangkap Pembisnis) yang Terafiliasi

Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian, Pembentuk Satgas): Terkait dengan PT Multi Harapan Utama (MHU), perusahaan tambang batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan konsesi 39.972 hektar. MHU tercatat meninggalkan 56 lubang tambang tak direklamasi, salah satunya menyebabkan kematian warga pada 2015.

Puan Maharani (Ketua DPR 2019–2024): Suami Puan, Happy Hapsoro, memiliki afiliasi dengan perusahaan migas seperti Odira Energy Karang Agung (46.649 hektar di Musi Banyuasin) dan PT Rukun Raharja (infrastruktur gas dan energi). Ia juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Blackgold Energy Power.

Rosan Roeslani (Ketua Satgas, Ketua Kadin): Terkait dengan 36 entitas bisnis, termasuk tambang batubara, dan anggota Indonesia Coal Mining Association. Ia juga Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin 2019.

Pandu Patria Sjahrir (Anggota Satgas, Ketua APBI): Keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, menjabat Direktur Toba Bara Sejahtera (tambang batubara) dan Presiden Komisaris PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN), yang terkait kerusakan lingkungan akibat tambang pada 2018.

Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR): Berhubungan dengan PT Sinar Kumala Naga, perusahaan tambang batubara, melalui kedekatannya dengan eks-Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Arteria Dahlan (Anggota Panja, Fraksi PDIP): Komisaris/Direktur Syabas Group, yang bergerak di sektor migas dan perkebunan.

Lamhot Sinaga (Anggota Panja, Fraksi Golkar): CEO PT Bakrie Indo Infrastructure dan komisaris di beberapa perusahaan, termasuk yang terkait tambang batubara.

Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Marves): Pemilik saham Toba Bara Sejahtera, yang meninggalkan 50 lubang tambang tak direklamasi.

Referensi:

WALHI: Siapa Sponsor di Balik Satgas dan Panja Omnibus Law?

AMAN.or.id: Siaran Pers : Siapa Sponsor di Balik Satgas dan Panja Omnibus Law?

JATAM: Pasal-pasal Oligarkis yang Penuh Konflik Kepentingan Pebisnis Tambang dan Energi Kotor di UU Cipta Kerja

Postingan X - JATAM: Siapa Aktor di Balik #OmnibusLaw?

Betahita.id: Lubang Tambang Kembali Memakan Korban

CNN: Jatam Ungkap Bukti Lubang Tambang Luhut di Kaltim: 12 di Kawasan IKN

Grok

(takasitau, jkt, 20/07/25)