Takasitau Indonesia Gelap

Takasitau

Gerakan "Indonesia Gelap" dicerminkan melalui aksi demonstrasi besar-besaran yang digagas oleh mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil di Indonesia pada 17 Februari 2025 dari siang bahkan ada sampai malam, di berbagai kota. Aksi ini menjadi viral melalui tagar #IndonesiaGelap di media sosial, mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Tagar #IndonesiaGelap mencapai 743.000+ unggahan di Twitter/X, menjadi alat kontrol sosial untuk menyuarakan ketidakpuasan. Simbol Garuda hitam digunakan dalam aksi, menandakan eskalasi serius dibanding gerakan sebelumnya. Aksi ini meluas ke berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, dan Papua, di mana terjadi konflik dengan aparat keamanan.

Makna simbol "Indonesia Gelap" adalah Kekhawatiran akan Masa Depan (bangsa). Melambangkan ketakutan akan "kegelapan" masa depan Indonesia akibat kebijakan pemerintah yang dianggap represif, tidak transparan, dan mengancam kebebasan berpendapat, dan hanya mengedepankan kepentingan elit, mengacuhkan tujuan mencerdaskan bangsa dan kesejahteraan. Demonstrasi dipicu oleh kebijakan kontroversial seperti pemotongan anggaran pendidikan, efisiensi APBN 2025 yang menyebabkan PHK, penghapusan tunjangan dosen, serta proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap merampas tanah rakyat.

HARI KE SATU DEMO 17 FEBRUARI 2025

Kritik utama terhadap pemerintah yang berkali-kali disampaikan dalam demo kali ini adalah kurangnya transparansi dan kajian ilmiah (riset) dalam perumusan kebijakan, serta banyak kecenderungan mengutamakan kepentingan elit (politik). Gerakan "Indonesia Gelap" bukan sekadar protes sporadis, tetapi cerminan krisis kepercayaan yang terakumulasi terhadap pemerintahan. Tuntutan mahasiswa menekankan perlunya kebijakan inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Namun respon pemerintah seperti biasanya, defensif dan minim solusi konkret.

TUNTUTAN

Demo mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan TUNTUTAN yang dirangkum mencakup:

PENDIDIKAN:

- Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

- Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025. Aturan ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Dicabut pemangkasan anggaran pendidikan dan pencairan tunjangan dosen tanpa hambatan birokrasi.

REFORMASI AGRARIA:

- Penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) bermasalah dan reformasi agraria sejati. Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat.

KEBEBASAN AKADEMIK:

- Penolakan revisi UU Minerba yang membuka peluang kampus mengelola tambang, dianggap mengancam independensi akademik. UU Minerba hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

DEMOKRASI & HAM:

- Penghapusan dwifungsi ABRI dan reformasi total kepolisian untuk menghapus budaya represif. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokrati.

- Pengesahan RUU Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

KEBIJAKAN PUBLIK:

- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pencabutan Inpres No. 1/2025 tentang efisiensi anggaran.

- Penolakan revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah penguasaan terhadap aparat.

TATA TERTIB DPR:

- Menolak revisi peraturan Dewan perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib yang mana revisi tatib ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang wenangan dari lembaga DPR..

EFISIENSI KABINET:

- Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan merombak para pejabat yang bermasalah.

PEMBERANTASAN KORUPSI:

- Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset.

10.

REFORMASI POLRI:

- Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme..

RESPON PEMERINTAH HARI KE SATU

Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi dengan menyatakan bahwa kebijakan efisiensi tidak berdampak pada sektor pendidikan, termasuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan LPDP. Pemerintah juga meminta mahasiswa agar tidak membelokkan fakta dan menegaskan bahwa Indonesia "sedang bangkit", sambil meminta waktu lebih untuk mengevaluasi kebijakan. Namun respons ini dianggap tidak memuaskan demonstran, sehingga aksi lanjutan direncanakan di depan Istana Negara pada 20 Februari 2025, bertepatan dengan pelantikan kepala daerah.

HARI KE DUA DEMO 20 FEBRUARI 2025

Demonstrasi "Indonesia Gelap" hari ke dua tanggal 20 Februari 2025 adalah Puncak Aksi Mahasiswa Menuntut Perubahan, seperti yang direncanakan sebelumnya. Di Jakarta, dengan titik kumpul di Patung Kuda, barisan dimulai jam 14.00 dari Taman Ismail Marzuki, Cikini - Monas - Patung Kuda. Rangkaian demo protes mahasiswa yang dimulai sejak 17 Februari 2025 (ke satu). Aksi dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Aksi sebelumnya telah digelar di 20+ kota seperti Bandung, Surabaya, Aceh, dan Papua dan terjadi eksalasi secara nasional.

Tuntutan tetap seperti semula dengan tambahan:

Tuntutan HAM dan Anti-Impunitas: Penyelesaian pelanggaran HAM berat dan penolakan impunitas aparat.
Tolak "Bayangan Jokowi" dalam Pemerintahan Prabowo: Menolak campur tangan mantan Presiden Joko Widodo.

RESPON PEMERINTAH HARI KE DUA

Istana Negara membantah narasi "Indonesia Gelap" dengan menyatakan kondisi negara "masih terang", namun pemerintah mengklaim kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu sektor pendidikan, tetapi mahasiswa menilai ini tidak konkret. Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyindir protes "Indonesia Gelap" dengan mengatakan, "Jika ada yang bilang Indonesia gelap, kegelapan itu ada dalam diri Anda, bukan di Indonesia".

BEM SI menegaskan bahwa aksi akan berlanjut dengan tajuk berbeda jika tuntutan tidak dipenuhi. Mereka juga merencanakan aksi susulan pada 21 Februari 2025.

HARI KE TIGA DEMO 21 FEBRUARI 2025

Demonstrasi "Indonesia Gelap" hari ke tiga tanggal 21 Februari 2025, merupakan aksi lanjutan dari gelombang protes yang menyuarakan keresahan mendalam terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Aksi ini melibatkan tidak hanya mahasiswa, tetapi juga elemen masyarakat sipil yang lebih luas, seperti buruh, NGO, dan bahkan komunitas lain seperti penggemar K-pop.

Di lokasi demonstrasi, massa aksi mengekspresikan pesan ini melalui orasi, spanduk, poster (termasuk yang bertuliskan "Wanted" bergambar Prabowo dan Gibran), serta aksi simbolik seperti menyalakan lilin saat hari mulai gelap, menegaskan bahwa "Indonesia Gelap" mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang memprihatinkan. Meskipun hujan sempat mengguyur, semangat massa tetap terjaga, bahkan diwarnai kreativitas seperti menyanyikan lagu protes..

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tidak ikut turun ke jalan dalam aksi Indonesia Gelap lanjutan pada Jumat, 21 Februari 2025. Koordinator BEM SI Herianto menyatakan bahwa puncak aksi Indonesia Gelap sudah rampung pada 20 Februari kemarin. Saat ini fokus BEM SI mengawal tindak lanjut dari pemerintah terhadap tuntutan aksi Indonesia Gelap. Dalam aksi kemarin, sejumlah poin tuntutan yang dibawa mahasiswa telah ditandatangani secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Di Jakarta, dengan titik kumpul di Patung Kuda, barisan dimulai sekitar jam 13.00 dari sekitar Taman Ismail Marzuki, Cikini - Monas - Patung Kuda. Seperti sehari sebelumnya. mulai ada ketegangan seperti membakar ban di malam hari. Hari ini, ada laporan bahwa demonstrasi berlangsung hingga malam, dengan massa membakar water barrier oranye sebagai simbol kemarahan, merusak alat water canon, orasi lagu yang sedang viral dan lain sebagainya. Beberapa peserta aksi juga melemparkan bom molotov ke arah barikade polisi, menandakan kericuhan di lapangan (namun ada akun X melaporkan bahwa ada provokator, pendemo tidak ada instruksi membuat kerusuhan). Persaudaraan Alumni 212 bergabung dengan mahasiswa, memperbesar skala demonstrasi. Mereka membawa narasi kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan tuntutan untuk mengadili mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Tirto.id, bahwa seruan aksi Indonesia Gelap yang akan berlangsung pada Jum’at, 21 Februari ini akan membawa 17 tuntutan.sebagai berikut:

1. Mengesahkan RUU Masyarakat Adat

2. Mengesahkan RUU Perampasan Aset

3. Mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja RT

4. Menolak Revisi UU TNI

5. Menolak Revisi UU POLRI

6. Menolak Revisi Tatib DPR

7. Menolak Revisi UU Minerba

8. Menolak Revisi UU Kerjaksaan

9. Mengevaluasi Efisiensi Anggaran

10. Mengevaluasi Kabinet Gemuk

11. Mengevaluasi Pelaksanaan Program MBG