"Dirgahayu Kemerdekaan RI"
Kemerdekaan sudah berumur 79 tahun, Pencapaian apa yang disebut Prestasi dan Refleksi Kekurangan Apa yang Bisa Menjadi Beban Ke Depan?
Perbandingan dan Skore yang Dicapai dalam 4 Negara Asean. (Indonesia -Vietnam - Malaysia dan Singapura)
Takasitau dari Berbagai Sumber (untuk HUT kemerdekaan ke 80 belum bisa dibuat, karena beberapa sumber indeks belum dipublikasikan)
Sudah 79 tahun sejak kita merdeka, kita memperingati dengan perayaan berulang setiap tahun. Ada pasang surut setiap periodenya, walaupun ada sedikit kegelisahan dari kondisi terkini, kita mensyukuri masih aman dan dalam kondisi baik. Namun begitu ke depannya tidak bisa terlena di saat kita merefleksikan diri dan melihat ke sekeliling kita, seberapa majukah bangsa kita saat ini, atau terlena dengan kenyamanan hidup yang apa adanya.
Menurut Global Quality Infrastructure Index Report 2023 (GQII 2023), seperti dikutip dari website resmi pemerintah: Indonesia.go.id, bahwa Pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dilakukan secara masif dalam 10 tahun terakhir, membuahkan catatan menggembirakan. Merujuk penelitian terbaru Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2023 yang dirilis Mei 2024, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-27 di dunia dalam hal infrastruktur mutu. Namun penyediaan infrastruktur yang baik dan bermutu, membutuhkan investasi (hutang) yang sangat besar dari dalam maupun luar negeri. Kondisi terakhir inilah yang akan menarik kaki dan tangan kita dalam bergerak maju atau malah tertatih-tatih karena besarnya cicilan hutang ke depan.
“Kita punya warisan utang yang luar biasa, sampai Mei 2024 kita punya utang Rp 8.300-an triliun, kemudian utang jatuh tempo 2025—2029 sekitar Rp 3.749 triliun. Sementara tahun depan (utang jatuh tempo) Rp 800 triliun dulu,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti dalam diskusi publik bertajuk ‘Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang’ yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024), dikutip dari Republika. Pemerintah ke depan harus memperkuat pendapatan yang lebih banyak guna memperluas kapasitas ruang fiskal agar bisa meningkat. Namun begitu, Presiden terpilih Prabowo Subianto dilaporkan berencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga hampir 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama lima tahun ke depan, peningkatan yang signifikan dari proyeksi 37,98-38,71 persen pada tahun 2025, meskipun masih berada dalam kisaran 60 persen, batas maksimal prosentasi yang ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2023.
Persoalan politik dan ekonomi, yang dirasakan memberat pada akhir periode pemerintahan Jokowi, sementara dilupakan dengan perayaan Kemerdekaan. Pawai budaya dan perlombaan yang penuh kegembiraan dan kejenakaan mengiringi Perayaan Hari ulang tahun kemerdekaan, sebagai kebahagiaan sejenak masyarakat di tengah persoalan hidup. Semoga saja pemimpin di atas, melihat bahwa perayaan kegembiraan bangsa atas kemerdekaan dan pencapaian bangsa, bukan seperti program dan bansos, bahan pokok dan lainnya, program suntikan populis yang sering dimanfaatkan pejabat pemerintah dalam keperluan politik, setidaknya penafsiran khalayak, karena tahun ini bertepatan dengan agenda politik.
Refleksi diri dengan membandingkan dengan tiga negara tetangga terdekat, yaitu di ASEAN dalam beberapa pencapaian sejauh ini.
1. Vietnam
Sebagaimana dilaporkan CBCN, Vietnam digadang-gadang akan menjadi raksasa baru di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Optimisme tersebut meningkat di di tengah kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, industri manufaktur yang terus berkembang, dan data ekonomi lainnya. Artikel Radio Suara Vietnam - VOV Internasional, bahwa Vietnam Selalu Memperhatikan Pendorongan Kemajuan dan Keadilan Sosial.
Antara News, dalam artikel Perjalanan Vietnam menuju kemajuan: Masyarakat internasional menyaksikan dan mencatat perjalanan reformasi ekonomi Vietnam yang disebut Doi Moi sejak dicanangkan pada 1986 dari sebelumnya sebagai negara terbelakang dengan 90 persen penduduknya bekerja di sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang paling dinamis di Asia. Doi Moi bagi Vietnam memberikan berkah tersendiri. Pendapatan per kapita naik tajam dari 471 dolar AS pada tahun 2001, 16 tahun setelah kebijakan Doi Moi dicanangkan naik jadi 2.300 dolar pada tahun 2015.
2. Malaysia
Menurut Tirto, Pada akhir 1960-an, Malaysia menggeber kebijakan pendidikan populis pro-Melayu. Minta bantuan Indonesia untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar. Pemerintah Malaysia sebenarnya sudah menyadari kendala itu sejak pertengahan 1960-an. Solusinya, Pemerintah Malaysia mengirim sarjana-sarjana Melayu itu ke Inggris dan Amerika untuk merengkuh gelar doktor. Lain itu, pemerintah juga mengimpor guru, dosen dan dokter dari Indonesia.
Sekarang beberapa pencapaian Malaysia sudah melampaui kita, sebagai contoh pelayanan bidang kesehatan, seperti dilaporkan artikel KKI - Kebijakan Kesehatan Indoneia: Dokter Kurang Ramah, Warga Berobat ke Malaysia, "Sekarang persoalannya, mau atau tidak pemerintah menyediakan layanan kesehatan prima dengan biaya murah. Kalau bisa, saya yakin sedikit sekali orang Indonesia yang berobat ke luar negeri," kata Prof Dr Hasbullah Thabrany dari Center for Health Economics and Policy, Universitas Indonesia, di Jakarta, Rabu (18/7), ketika diminta tanggapannya oleh Suara Karya seputar makin maraknya warga Indonesia yang berobat ke Malaysia.
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, bersama rombongan melakukan kunjungan ke Malaysia pada tanggal 27-29 Juli 2023. Dalam kunjungan tersebut, delegasi FKUI menghadiri kegiatan 12th ASEAN Medical Deans’ Summit (AMDS) 2023 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, dan penjajakan kerja sama dengan Kerajaan Negeri Selangor.
3. Singapura
Menurut Kompas 30/07/2021, Singapura menjadi satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Singapura juga dikenal sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki hasil tambang. Untuk memenuhi kebutuhannya ini, Singapura mengimpor hasil tambang dari beberapa negara. Julukan Macan Asia diberikan kepada Singapura, berkat kekuatan ekonominya.
Dikutip dari World Bank, diperkirakan 17 persen penduduk Singapura bekerja di sektor industri. Sedangkan 12,4 persen penduduk lainnya bekerja di bidang jasa. Angka ini bisa terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk Singapura.
Kita tinjau sejenak secara lebih luas pencapaian bangsa ini setelah 79 tahun merdeka dalam topik-topik berikut yang diambil dari berbagai sumber:
Menurut World Population Review 2024, populasi Indonesia 2024 (Juli) adalah 279.993.630 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus menurun di tahun 2024 adalah 0.75% (urutan ke 112). tingkat kepadatan penduduk 154.45 jiwa/km² (ke 81) dan luas keseluruhan area 1,877,519 km2. Angka kelahiran per hari adalah 12,085 dan kematian per hari adalah 5,836. Lanjutnya, Sayangnya, upaya Indonesia dalam pendidikan keluarga berencana dan pengendalian populasi belum terlalu berhasil, dan sulit untuk mengatakan seberapa berkelanjutan pertumbuhan negara ini.
Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan bahasa yang berbeda, meskipun kelompok terbesar dan paling dominan dalam hal politik adalah suku Jawa yang berjumlah lebih dari 40% populasi. Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan keturunan masyarakat penutur bahasa Austronesia. Kelompok etnis besar lainnya adalah orang Melanesia yang tinggal di bagian timur negara tersebut. Kelompok etnis utama lainnya termasuk: Sunda (15,5%), Melayu (2,27%), Madura (3,03%), Batak (3,58%), Minankabau (2,73%), Betawi (2,88%), Banten (1,97%), Banjar ( 1,74%), Bali (1,67%), dan Makassar (1,13%). Warga keturunan Tionghoa di Indonesia berjumlah sekitar 3% dari populasi namun mereka berpengaruh dan mengendalikan sebagian besar kekayaan dan perdagangan negara.
Jumlah penduduk 4 negara ASEAN:
Bagaimana pencapaian dari sosial dan lingkungan kita dibanding dunia? Indeks Kemajuan Sosial (Social Progress Index) adalah salah satu kumpulan data sosial dan lingkungan terbesar yang dikurasi di dunia. Laporan ini secara unik berkonsentrasi pada aspek non-ekonomi dari kinerja sosial global, memberikan data yang transparan dan dapat ditindaklanjuti serta wawasan komprehensif mengenai keadaan sebenarnya dari masyarakat kita. Indeks Kemajuan Sosial Global mencakup data kemajuan sosial selama 13 tahun (2011-2023) di 170 negara. Indeks ini kini memperluas kedalamannya dengan versi premium yang menawarkan kumpulan data yang dapat diunduh, lapisan wawasan tambahan, dan penyesuaian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemajuan sosial di seluruh dunia.
Indeks Kemajuan Sosial adalah ukuran yang sudah mapan, diterbitkan sejak tahun 2013, yang bertujuan untuk mempercepat perbaikan dan mendorong tindakan dengan menyajikan data hasil sosial dengan cara yang berguna dan dapat diandalkan. Terdiri dari berbagai dimensi, Indeks Kemajuan Sosial dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dan memberikan ukuran kesejahteraan suatu negara yang holistik, transparan, dan berbasis hasil, serta tidak bergantung pada indikator ekonomi.
Indeks Kemajuan Sosial tahun 2024 memberi peringkat pada 170 negara berdasarkan kemajuan sosial selama tahun 2011-2023. Menggabungkan 57 indikator hasil sosial dan lingkungan untuk menghitung skor keseluruhan negara-negara tersebut, berdasarkan tingkat penilaian berjenjang yang mencakup pengukuran di bidang kesehatan, keselamatan, pendidikan, teknologi, hak asasi manusia, dan banyak lagi. Juga mempertimbangkan data dari 26 negara tambahan, menghitung skor komponen dan dimensi ketika data tersedia cukup.
Sesudah satu dekade pertumbuhan masif kondisi sosial dunia sejak tahun 2011 - 2022, Indeks Kemajuan Sosial Dunia di tahun 2023 mengalami penurunan. Berdasarkan Peringkat Negara tahun 2024, Denmark menempati peringkat pertama Indeks Kemajuan Sosial 2024 dengan skor 90,38. Berikut Indeks Kemajuan Sosial yang dicapai Indoneisa dan perbandingan negara sekitar:
GQII 2023 memberi peringkat pada 185 negara berdasarkan perkembangan relatif QI mereka. Rumusnya menghitung skor untuk setiap negara berdasarkan posisinya di sub-peringkat metrologi, standar, dan akreditasi.
Kumpulan data GQII tersedia sebagai sumber data terbuka untuk memberikan informasi berharga tentang kualitas infrastruktur di berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini dapat berguna bagi organisasi infrastruktur berkualitas, pembuat kebijakan, dan peneliti yang ingin membandingkan dan mengevaluasi infrastruktur berkualitas di berbagai negara.
GQII dikeluarkan tahun 2023 :
Environmental Performance Index atau EPI 2024 yang dikeluarkan oleh Center for International Earth Science Information Network Earth Institute, Columbia University, menggabungkan 58 indikator dalam 11 kategori isu, mulai dari mitigasi perubahan iklim dan polusi udara hingga pengelolaan limbah, keberlanjutan perikanan dan pertanian, deforestasi, dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Penjelasan dalam Laporan lengkap: The 2024 Environmental Performance Index (EPI) - bahwa semakin banyak bukti yang menyoroti degradasi planet ini sistem pendukung kehidupan yang menjadi sandaran umat manusia. Sebuah dunia perekonomian yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil diterjemahkan menjadi polusi udara dan air yang berkelanjutan, pengasaman lautan, dan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Perubahan ini mengancam kelangsungan hidup spesies yang sudah menderita akibat hilangnya habitat secara luas, mendorong mereka semakin dekat dengan kepunahan.
Indeks Kinerja Lingkungan (EPI) tahun 2024 memanfaatkan kumpulan data, sains, dan teknologi terkini untuk menyediakan penilaian paling komprehensif mengenai kondisi keberlanjutan seluruh dunia. Secara keseluruhan, EPI mencakup 58 indikator memberi peringkat pada 180 negara berdasarkan kemajuan mereka dalam mitigasi perubahan iklim, menjaga vitalitas ekosistem, dan mempromosikan kesehatan lingkungan. Kumpulan metrik yang luas ini sangat berguna alat untuk melacak kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN Sustainable Development Goals), target mitigasi iklim di Paris tahun 2015 Perjanjian Perubahan Iklim (2015 Paris Climate Change Agreement), dan perlindungan keanekaragaman hayati tujuan dalam Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal.
Setiap tiga tahun, OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) mengadakan test PISA untuk menguji pemikiran kritis anak-anak berusia 15 tahun dalam bidang matematika, sains, dan membaca di lebih dari 65 negara yang mencakup 90% perekonomian dunia. Program for International Student Assessment (PISA) adalah program global di mana sekitar 600.000 siswa berusia 15 tahun dari berbagai negara diuji selama dua jam untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan mereka, terutama dalam sains, membaca, dan matematika. Soal tes PISA tidak mengukur hafalan fakta tetapi menuntut siswa memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan pemecahan masalah di dunia nyata. Karena peringkat tinggi pada PISA berhubungan dengan keberhasilan ekonomi, para peneliti menyimpulkan bahwa PISA adalah salah satu indikator apakah sistem sekolah mempersiapkan siswanya menghadapi ekonomi pengetahuan global abad ke-21. Skor PISA dikeluarkan tahun 2024 (didata pada 2022):
Times Higher Education World University Rankings 2024 mencakup 1.907 universitas di 108 negara dan wilayah, yang mencakup 18 indikator kinerja untuk mengukur kinerja lembaga di lima bidang: pengajaran, lingkungan penelitian, kualitas penelitian, industri, dan pandangan internasional. Pemeringkatan tahun ini menganalisis lebih dari 134 juta kutipan di 16,5 juta publikasi penelitian dan mencakup tanggapan survei dari 68,402 ilmuwan di seluruh dunia. Secara keseluruhan, dikumpulkan 411.789 titik data dari lebih dari 2.673 institusi yang mengirimkan data. Penilaian universitas terbaik secara keseluruhan di Indonesia dalam berbagai subyek (jurusan) secara umum dalam ranking (di negaranya) dan di dunia:
Indikator SCImago Journal Rank (SJR) adalah ukuran prestise jurnal ilmiah yang memperhitungkan jumlah kutipan yang diterima oleh sebuah jurnal dan prestise atau pamor dari jurnal tempat kutipan tersebut berasal.
Kutipan (citations) merupakan indikator popularitas karya ilmiah dan dapat dianggap sebagai dukungan; Prestise dapat dipahami sebagai kombinasi jumlah endorsement dan prestise karya yang menerbitkannya. Mengadopsi pandangan ini, indikator SJR memberikan nilai yang berbeda pada kutipan tergantung pada prestise yang dirasakan dari jurnal tempat kutipan tersebut berasal.
Indikator SJR jurnal adalah nilai numerik yang mewakili jumlah rata-rata kutipan tertimbang yang diterima selama satu tahun tertentu per dokumen yang diterbitkan di jurnal tersebut selama tiga tahun sebelumnya, sebagaimana diindeks oleh Scopus. Nilai indikator SJR yang lebih tinggi dimaksudkan untuk menunjukkan prestise jurnal yang lebih besar. SJR dikembangkan oleh Scimago Lab] berawal dari kelompok penelitian di Universitas Granada.
Untuk semua kategori dan semua negara, tahun 2023 China menduduki peringkat pertama dengan dokumen yang dipublikasikan sebanyak 1.043.131 dokumen, berikutnya Amerika 714.412 dan India 306.647.
Jumlah publikasi dan Ranking di Asiatic Region untuk semua kategori di 4 negara ASEAN:
Dibutuhkan tekanan untuk empat tahapan utama dalam siklus inovasi atas pelacakan di tahun 2022: (1) investasi ilmu pengetahuan dan inovasi; (2) kemajuan teknologi; (3) adopsi teknologi; dan (4) dampak sosio-ekonomi dari inovasi. Temuan utama tahun ini adalah sebagai berikut:
1. Investasi ilmu pengetahuan dan inovasi menunjukkan kinerja yang beragam pada tahun 2022 dalam konteks ini banyak tantangan, dan penurunan pendanaan inovasi. Publikasi ilmiah jumlahnya terus meningkat, meskipun dengan laju yang lebih lambat. Anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah global diperkirakan akan tumbuh secara riil pada tahun 2022, sementara pengeluaran penelitian dan pengembangan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka pembelanja meningkat secara substansial. Namun tidak jelas apakah hal ini dapat mengimbangi lonjakan tersebut inflasi. Pengajuan paten internasional, pada gilirannya, mengalami stagnasi sementara investasi modal ventura nilainya menurun tajam pada tahun 2022, menyusul nilai yang sangat tinggi pada tahun 2021, yang mencerminkan memburuknya iklim pendanaan risiko.
2. Kemajuan teknologi yang kuat di bidang teknologi informasi, kesehatan, mobilitas dan energi terus memberikan terobosan baru yang membuka peluang baru bagi global perkembangan. Kekuatan komputasi secara historis kuat, sementara biaya energi terbarukan dan biaya pengurutan genom terus menurun.
3. Peningkatan adopsi teknologi secara bertahap membuat akses terhadap sanitasi yang aman dan konektivitas semakin luas. Penggunaan kendaraan listrik (EV) sedang booming, dan keinginannya untuk otomatisasi yang lebih besar telah meningkatkan pemasangan robot. Namun, bagi sebagian besar indikator inovasi, tingkat penetrasi secara keseluruhan masih menengah ke rendah, dan ketersediaan radioterapi untuk pengobatan kanker masih belum memadai di banyak negara.
4. Dampak sosio-ekonomi dari inovasi masih rendah. Krisis COVID-19 memicu volatilitas produktivitas tenaga kerja – yang saat ini terhenti – dan angka harapan hidup turun sedetik tahun berturut-turut (dengan angka harapan hidup sehat yang terus meningkat, namun lebih lambat). Emisi karbon dioksida terus meningkat pada tahun 2022, meskipun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan lonjakan pascapandemi pada tahun 2021 – namun belum terlihat adanya penurunan secara global.
Visualisasi: Peringkat Keseluruhan GII 2023 secara keseluruhan dan berdasarkan pilar inovasi (ranking Dunia) terdiri dari segmen: Institusi, SDM dan Riset, Infrastruktur, kemutakiran pasar, keluaran Pengetahuan dan teknologi dan keluaran Kreatif dari 4 negara ASEAN:
Indeks Kapasitas Produktif UNCTAD (UNCTAD’s Productive Capacities Index) adalah alat yang dinamis dan praktis untuk mendukung negara-negara berkembang dalam memahami status kapasitas produktif mereka dan bagaimana hal ini dapat ditingkatkan. PCI mencakup 194 negara pada periode 2000-2022. Rangkaian kapasitas produktif dan kombinasi spesifiknya dipetakan ke dalam 42 indikator. Hal ini menjadikan PCI inimultidimensi dalam kemampuan analitisnya.
PCI dapat membantu mendiagnosis bidang-bidang di mana negara-negara mungkin memimpin atau tertinggal, menyoroti di mana kebijakan-kebijakan tersebut berhasil dan di mana upaya-upaya perbaikan diperlukan. Laporan ini menyarankan peta jalan untuk tindakan dan intervensi kebijakan di masa depan berdasarkan delapan komponennya: sumber daya manusia, sumber daya alam, energi, TIK, perubahan struktural, transportasi, institusi, dan sektor swasta. UNCTAD telah lama mendefinisikan kapasitas produktif sebagai “sumber daya produktif, kemampuan kewirausahaan dan hubungan produksi, yang bersama-sama menentukan kapasitas suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa serta memungkinkan negara tersebut untuk tumbuh dan berkembang.”
Membangun ketahanan ekonomi negara-negara berkembang masih merupakan tantangan yang berat. Hal ini pada dasarnya bergantung pada penciptaan, pemeliharaan dan penggunaan kapasitas produktif untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Hal ini memerlukan pergeseran dari intervensi yang terfragmentasi dan berbasis proyek ke arah pendekatan yang koheren, berskala ekonomi dan berbasis program, untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang mengikat terhadap pembangunan. Tindakan dan intervensi di tingkat domestik perlu didukung dan dilengkapi dengan dukungan tambahan yang kuat dari internasional. Untuk tujuan statistik dan pengukuran, keseluruhan indeks PCI dibagi lagi ke dalam delapan kategori berikut: 1) teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 2) perubahan struktural, 3) modal alam, 4) modal manusia, 5) energi, 6) transportasi, 7) sektor swasta dan 8) institusi.
Indeks Kapasitas Produktif UNCTAD dari 4 negara ASEAN:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah ringkasan ukuran pencapaian rata-rata dalam dimensi-dimensi utama pembangunan manusia: umur panjang dan sehat, berpengetahuan luas dan memiliki standar hidup yang layak. IPM adalah rata-rata geometrik dari indeks yang dinormalisasi untuk masing-masing tiga dimensi.
Dimensi kesehatan diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan diukur dengan rata-rata lama bersekolah bagi orang dewasa berusia 25 tahun ke atas, dan harapan lama bersekolah bagi anak memasuki usia sekolah. Dimensi standar hidup diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita. IPM menggunakan logaritma pendapatan, untuk mencerminkan semakin berkurangnya pentingnya pendapatan seiring dengan meningkatnya GNI. Skor ketiga indeks dimensi IPM tersebut kemudian dikumpulkan menjadi indeks komposit menggunakan rata-rata geometrik.
IPM dapat digunakan untuk mempertanyakan pilihan kebijakan nasional, menanyakan bagaimana dua negara dengan tingkat GNI per kapita yang sama dapat mencapai hasil pembangunan manusia yang berbeda. Perbedaan ini dapat memicu perdebatan mengenai prioritas kebijakan pemerintah.
Swiss memperoleh ranking pertama dan Norwegia kedua.
| Ranking | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Harapan hidup saat lahir (tahun) | Perkiraan lama bersekolah (tahun) | Rata-rata bersekolah (tahun) | Gross national income (GNI) per capita (2017 PPP $) | |
| Indonesia | 112 | 0.713 | 68.25 | 13.97 | 8.55 | 12.045 |
| Vietnam | 107 | 0.726 | 74.58 | 13.05 | 8.45 | 10.813 |
| Malaysia | 63 | 0.807 | 76.26 | 12.93 | 10.74 | 27.295 |
| Singapura | 9 | 0.949 | 84.13 | 16.90 | 11.92 | 88.761 |
Intelligence quotient (IQ) adalah ukuran kecerdasan manusia. Semakin tinggi nilai IQ seseorang maka dianggap semakin cerdas orang tersebut. Skor IQ biasanya mencerminkan kualitas pendidikan dan sumber daya yang tersedia bagi masyarakat di wilayah geografis lokal mereka. Wilayah-wilayah di dunia dengan nilai IQ yang lebih rendah biasanya lebih miskin dan kurang berkembang, khususnya dalam bidang pendidikan, dibandingkan dengan negara-negara dengan nilai IQ yang lebih tinggi. Banyak peneliti juga menggunakan IQ untuk menentukan negara terpintar di dunia.
Menurut World Population Review 2024, Jepang memperoleh rata-rata IQ tertinggi di dunia yaitu 106.48 dan Singapura ke 3 yaitu 105.89. IQ rata-rata di 4 negara ASEAN:
Menurut World Population Review 2024, Belanda menempati peringkat negara dengan rata-rata tinggi badan manusia tertinggi 183.78 cm (anak laki2 usia 19 tahun), diikuti oleh Montenegro dan Bosnia dan Herzegovina. Negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek antara lain Timor Leste (160.13 cm), Laos, dan Kepulauan Solomon. Rata-rata tinggi badan Anak Laki-laki usia 19 tahun di 4 negara ASEAN:
Berdasarkan Laporan UNICEF East Asia and Pacific Region October 2021: Southeast Asia Regional Report on Maternal Nutrition and Complementary Feeding. Berfokus pada upaya baru untuk meningkatkan gizi ibu dan pemberian makanan pendamping ASI di enam negara negara-negara Asia Tenggara: Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam, berdasarkan temuan nutrisi ibu dan pemberian makanan pendamping ASI pada periode 2018 dan 2019. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari Inisiatif Regional untuk Perbaikan Berkelanjutan dalam program Nutrisi dan Pertumbuhan (RISING atau Regional Initiatives for Sustainable Improvements in Nutrition and Growth) yang didanai oleh Bill & Melinda Gates Foundation untuk periode 2018-2022.
Tiga masalah gizi buruk (malnutrisi) - under nutrition (kekurangan gizi) dalam bentuk stunting dan wasting, hidden hunger (kelaparan tersembunyi) - karena kekurangan vitamin dan mineral dan overweight (kelebihan berat badan) - mengancam kelangsungan hidup, pertumbuhan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, kaum muda, ekonomi dan negara di Asia Tenggara. Beban malnutrisi terus menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Penyebab kurang gizi: Kemiskinan dan kesenjangan sosial, Faktor sosial budaya, Kualitas air buruk, Sanitasi dan kebersihan yang buruk, Nutrisi ibu dan Pola makan yang buruk.
Enam negara ASEAN dengan gizi buruk pada usia dini:
| Kamboja | Indonesia | Laos | Myanmar | Pilipina | Vietnam | |
| Stunting (%) | 29,9 | 31,8 | 30.2 | 25,2 | 28,7 | 22,3 |
| Kekurangan (gizi) (%) | 9,7 | 10,2 | 9 | 6,7 | 5,6 | 5,8 |
| Overweight (%) | 2,1 | 11,1 | 3 | 1,5 | 4,2 | 6 |
Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business Index) yang diterbitkan oleh Bank Dunia berlangsung sejak laporan pertamanya pada tahun 2003 hingga laporan terakhirnya pada tahun 2020. Seiring berjalannya waktu, indeks tersebut berkembang dari awalnya 133 negara menjadi 190 pada laporan akhir. Indikator yang digunakan pun meningkat dari lima menjadi sebelas. Pada tahun 2023, laporan terbaru adalah laporan terakhir dari tahun 2020. Awalnya dibuat oleh Bank Dunia, Indeks Kemudahan Berbisnis dihentikan setelah laporan tahun 2020 di tengah kekhawatiran mengenai ketidak-akuratan statistik. Secara khusus, terdapat kekhawatiran bahwa skor tahun 2018 untuk Tiongkok dan skor tahun 2020 untuk UEA dan Arab Saudi telah dinaikkan secara artifisial, dan skor tahun 2019 untuk Azerbaijan juga dinaikkan secara artifisial. Metodologi untuk indeks pengganti yang direncanakan, berjudul Business Ready (B-READY), diterbitkan pada musim semi 2023. Laporan B-READY pertama diharapkan dirilis pada musim semi 2024.
Laporan akhir tahun 2020 menunjukkan Niger (bukan Nigeria) berada di urutan teratas daftar dengan total skor 86,80. Skor Niger meningkat hampir 10 poin dari skor tahun sebelumnya sebesar 76,04. Indeks Kemudahan Berbisnis untuk 4 negara ASEAN:
Laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI), Indonesia menempati posisi keenam di antara negara-negara ASEAN dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Transparency International untuk tahun 2023. Tingkat korupsi sektor publik yang dirasakan di 180 negara dan wilayah di seluruh dunia. CPI Indonesia tetap tidak berubah di angka 34. Meskipun skor CPI Indonesia stabil, peringkat global negara turun lima posisi ke peringkat 115 pada tahun 2023. Indonesia bersama Ekuador, Filipina, Srilangka berlatar merah orange.
Data Transparency International juga menunjukkan adanya tren penurunan CPI Indonesia selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, CPI Indonesia mencapai angka 40, kemudian menurun tajam menjadi 34 pada tahun 2022, dan tidak berubah pada tahun 2023.
Menurut Transparansi Internasional, Keadilan dan supremasi hukum yang efektif sangat penting untuk mencegah dan menghentikan korupsi baik di tingkat nasional maupun internasional. Keduanya merupakan landasan demokrasi dan mewujudkan gagasan keadilan dan akuntabilitas. Impunitas terhadap korupsi – di mana orang yang menyalahgunakan kekuasaannya namun tidak akan menghadapi konsekuensi kerugian yang ditimbulkannya – adalah inti dari ketidakadilan dan kegagalan aturan hukum.
Sementara dari laporan Freedom in The World 2024, korupsi masih mewabah di lembaga legislatif nasional dan daerah, layanan sipil, peradilan, dan kepolisian. Pelanggaran yang paling umum adalah penggelapan, penyuapan, dan pemerasan. Perselisihan antara lembaga-lembaga yang bersaing—khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Nasional—telah menghambat upaya pemberantasan korupsi, dan penyidik sipil tidak memiliki yurisdiksi atas militer. Pada tahun 2019, DPR mengeluarkan undang-undang yang melemahkan KPK, yang mengharuskan semua pegawai untuk menjadi pegawai negeri dan penyidik harus berasal dari Polri.
Pada akhir tahun 2023, enam menteri era Jokowi telah terlibat kasus korupsi. Pada bulan Oktober, Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri dari jabatan menteri pertanian dan ditangkap karena kasus korupsi. Pada bulan November, mantan Menteri Komunikasi Johnny G. Plate dari Partai NasDem dinyatakan bersalah menerima suap dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Partai NasDem menuding pemerintah menyasarnya karena mendukung politisi oposisi pada Pilpres 2024. Pada akhir Desember, Jokowi memecat Ketua KPK Firli Bahuri, sebulan setelah ketua KPK tersebut dituduh meminta suap dari Limpo sebagai imbalan untuk mengurangi atau membatalkan tuntutan terhadapnya.
Supremasi Hukum adalah landasan bagi masyarakat yang berkeadilan, berkesempatan, dan damai—yang mendasari pembangunan, pemerintahan yang akuntabel, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar. Penelitian menunjukkan bahwa supremasi hukum berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, perdamaian yang lebih besar, kesenjangan yang lebih sedikit, hasil kesehatan yang lebih baik, dan pendidikan yang lebih baik.
Dilaporkan oleh World Economics, Data Negara Hukum telah diindeks pada skala 0-100 untuk menunjukkan posisi relatif masing-masing negara dibandingkan negara lain dalam database. Nilai 100 menunjukkan Supremasi Hukum yang sangat tinggi. Untuk tahun 2024. Skor 100 untuk Finlandia. Sumber data dasar: Bank Dunia, Washington D.C. dan data diindeks oleh: World Economics, London.
Indikator Aturan Hukum untuk 4 negara di ASEAN:
Rasio utang terhadap PDB adalah metrik ekonomi yang membandingkan utang pemerintah suatu negara dengan produk domestik bruto (PDB) (yang mewakili nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh negara tersebut). Biasanya digunakan untuk menentukan stabilitas dan kesehatan perekonomian suatu negara, rasio utang terhadap PDB dinyatakan dalam persentase dan memberikan perkiraan sekilas mengenai kemampuan suatu negara untuk membayar kembali utangnya saat ini. Hal ini biasanya dievaluasi bersama dengan metrik terkait seperti PDB per kapita, pertumbuhan PDB, GNP, dan GNI per kapita.
Produk domestik bruto (PDB) adalah ukuran yang menggambarkan nilai total barang dan jasa di suatu lokasi geografis, dan kaitannya dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. PDB per kapita merupakan evolusi dari metrik ini, dan diperoleh dengan membagi PDB suatu negara dengan jumlah penduduknya. Nilai yang dihasilkan dari perhitungan ini adalah PDB per kapita negara tersebut. PDB per kapita bervariasi secara drastis dari satu negara ke negara lain. PDB suatu negara bergantung pada kondisi perekonomian negara tersebut dan keuntungan keseluruhan dibandingkan dengan pengeluaran. Meskipun dinyatakan dalam jumlah dolar per penduduk, PDB per kapita bukanlah ukuran rata-rata atau median pendapatan pribadi masyarakat suatu negara. Sebaliknya, ini merupakan ukuran kesehatan relatif perekonomian dan industri suatu negara secara keseluruhan.
Empat negara ASEAN Ranking GDP, GDP, Rasio Hutang dan GDP per kapita (dilaporkan 2024 *))
| Ranking GDP | GDP ($) | Rasio Hutang thd GDP (%) | GDP perkapita ($) | |
| Indonesia | 16 | 1.32 Tn | 39.9% | 5,274 |
| Vietnam | 34 | 408.80 Bn | 37.1% | 4,682 |
| Malaysia | 37 | 406.31 Bn | 60.4% | 12,850 |
| Singapura | 32 | 466.79 Bn | 168% | 86,776 |
Tn = trillion = triliun; Bn = billion = miliar
*) https://worldpopulationreview.com/
Menurut Databoks - Katadata, 14 September 2022, dalam artikel: Sebanyak 115 Juta Masyarakat Indonesia Menuju Kelas Menengah, saat kondisi pemerintah masih optimis belum tersedia data beban hutang (?) - pen, Bank Dunia dalam laporannya (2020) bertajuk “Aspiring Indonesia – Expanding the Middle Class” menyebutkan hampir separuh masyarakat Indonesia menuju kelas menengah. Jumlahnya mencapai 114,7 juta orang. Jumlah tersebut porsinya mencapai 44% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 261 juta jiwa pada data 2016. Jumlah ini merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan kelompok lainnya. Namun pengelompokan ini terlalu kasar dan menjadi pertanyaan, misal kelompok atas perlu didetailkan dalam kategorinya.
Masyarakat Indonesia menurut pengeluaran tahun 2016 dan klasifikasinya:
| Kelompok Masyarakat Berdasarkan Pengeluaran | Pengeluaran dalam Rupiah Perbulan | Jumlah (Juta Jiwa) (prosentase) |
| (Kelas) Atas (pengeluaran minimal) | 6.000.000 | 3,1 (1,2%) |
| Kelas Menengah | 1.200.000 - 6.000.000 | 53,6 (20,5%) |
| Menuju Kelas Menengah | 532.000 -1.200.000 | 114,7 (44%) |
| Rentan | 354.000 -532.000 | 61,6 (23,6%) |
Miskin | 354.000 | 28 (10,7%) |
Menurut katadata 20/10/2023, berdasarkan data Trading Economics, sampai Jumat (20/10/2023) negara tetangga yang suku bunga bank sentralnya lebih tinggi dari Indonesia hanya Filipina, Myanmar, dan Laos, yakni di kisaran 6,25–7,5%. Kemudian negara Asia Tenggara lain, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Kamboja suku bunganya lebih rendah seperti terlihat pada grafik. Sementara data Timor Leste tidak tersedia.Suku bunga per tahun di 4 negara ASEAN:
Menurut artikel Nutmeg Saving and Investment Limited dalam: Inflation, interest rates, and investing. Ketika suku bunga naik, konsumen akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk meminjam uang dari bank (pinjaman, kartu kredit, hipotek), sehingga mereka cenderung membelanjakan lebih sedikit. Dunia usaha juga menghadapi biaya pinjaman yang lebih tinggi ketika suku bunga bank tinggi. Jika dibarengi dengan penurunan konsumsi, mereka menjadi kurang bersedia mengeluarkan uang untuk ekspansi dan produktivitas. Hal ini dapat berdampak pada penurunan harga saham emiten. Ini berarti bahwa suku bunga yang tinggi secara historis – meskipun tidak selalu – memperlambat pertumbuhan pasar ekuitas (nilai modal perusahaan).
Dalam hal pendapatan tetap atau obligasi, keuntungan investasi dapat dirusak oleh inflasi yang tidak terduga. Biasanya, ekspektasi inflasi sudah diperhitungkan dalam tingkat pengembalian tetap yang diminta oleh pasar obligasi. Jika suku bunga kebijakan berubah secara tidak terduga, maka harga obligasi akan terpengaruh. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung melemahkan obligasi dan sebaliknya. Obligasi adalah suatu surat berharga atau surat hutang berupa pengakuan atau pernyataan utang.
Obligasi memiliki hubungan terbalik dengan suku bunga, dimana ketika suku bunga naik, harga sebagian besar obligasi yang ada akan cenderung turun, dan sebaliknya ketika suku bunga turun.
Seperti di laporkan oleh Databoks, 03/01/2024, dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Desember 2023 Indonesia mengalami inflasi makanan 6,18% (year-on-year/yoy). Angka itu menjadikan inflasi makanan Indonesia tertinggi ke-4 di ASEAN. Mengutip data Trading Economics, pada tahun lalu 7 dari 11 negara ASEAN memiliki inflasi makanan yang lebih rendah dari Indonesia, dengan kisaran 0,2—5,7%. Sementara, hanya ada 3 negara ASEAN yang inflasi makanannya lebih tinggi dari Indonesia, yaitu Laos, Myanmar, dan Timor Leste.
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu.
*) CNBC melaporkan: Inflasi yang rendah ini dipicu oleh deflasi pada kelompok harga bergejolak setelah mengalami inflasi selama 7 bulan berturut-turut. Amalia pun menambahkan andil inflasi pada April 2024 ini adalah kelompok transportasi yaitu 0,12%. "Ini lebih tinggi dibandingkan andilnya pada bulan lalu yang hanya 0,01%," kata Amalia. Sementara itu, kalau dilihat pada kelompok makanan, minuman dan tembakau pada April memberikan andil deflasi 0,01%. Hal ini berbeda dari bulan lalu yang justru menjadi penyumbang inflasi terbesar.
Menurut artikel Nutmeg Saving and Investment Limited dalam: Inflation, interest rates, and investing, inflasi kecil adalah hal yang baik bagi perekonomian. Namun jika inflasi terlalu tinggi, atau tidak dapat diprediksi, dapat mempersulit pengambilan keputusan bagi individu, perusahaan, pemerintah, dan perekonomian secara lebih luas. Tabungan kehilangan nilainya - sebagian besar rekening yang ditawarkan oleh bank memiliki tingkat bunga yang lebih rendah daripada inflasi - dunia usaha kesulitan membuat rencana, dan biaya hidup yang lebih tinggi dapat menyebabkan konsumen memperketat belanja mereka.
Jika inflasi mendekati nol atau negatif (deflasi), hal ini juga menjadi masalah yang dapat menyebabkan tingginya pengangguran dan resesi ekonomi. Pilihan yang tepat bagi para pembuat kebijakan adalah mengendalikan tingkat kenaikan harga yang rendah, seperti 2% atau 2,5%. Namun patokan ini dengan mengacu suku bunga rendah seperti di maju (?).
Pada saat menjelang tahun politik 2024, seperti Pilpres yang kemarin baru terjadi dan pilkada yang akan datang, penuh dengan akrobat peradilan yang dimulai dari pimpinan tertinggi. Janji Jokowi, seperti dilangsir dari Tempo, 28 Juli 2024, yang ia lontarkan dalam kampanye, yang disebut Nawacita, menjadi sembilan agenda pemerintahan yang terlihat reformis. Tertulis dengan gamblang bahwa ia bertekad "membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya". Ia pun akan "melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan". Pada poin lain, dia mencanangkan "reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya".
Sembilan tahun kemudian, pada 2023, peringkat dan skor demokrasi kita di indeks tersebut malah lebih buruk dari tahun pertama Jokowi menjabat. Peringkat demokrasi Indonesia melorot menjadi 56 dengan skor 6,53. Nilai kebebasan sipil terjun bebas ke angka 5,29. Jika data 2024, yang akan dipublikasikan pada awal 2025, posisi kita bisa makin terpuruk. Indeks 2023 belum mencerminkan proses dan hasil Pemilihan Umum 2024, yang dianggap sebagai pemilu paling brutal dan buruk setelah era Reformasi karena cawe- cawe Jokowi memenangkan anaknya sebagai wakil presiden.
Dalam laporan Freedom House: Indonesia - Freedom In The World 2024, memberi skor 57 dari 100., artinya kondisi cukup miris di atas batas merah. dengan hak politik 29/40 dan kebebasan sipil 28/60. Freedom in the World adalah laporan global tahunan mengenai hak-hak politik dan kebebasan sipil, yang terdiri dari peringkat numerik dan teks deskriptif untuk setiap negara dan kelompok wilayah tertentu.
Salah satu yang disorot dalam Laporan mereka, adalah kejadian pada bulan Oktober, ketika Mahkamah Konstitusi mengizinkan individu yang telah memegang jabatan terpilih untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, meskipun mereka tidak memenuhi persyaratan usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU PU). Keputusan tersebut memungkinkan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, salah satu putra Jokowi, menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024; Gibran saat mengeluarkan putusan berusia 36 tahun, sedangkan syarat usia UU PU adalah 40 tahun. Majelis Etik Mahkamah Konstitusi memutuskan Ketua Hakim Usman melakukan pelanggaran etik dalam penanganan kasus UU PU Oktober yang memungkinkan Gibran, keponakannya, mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Usman diturunkan dari jabatan ketua hakim dan dilarang mengadili sengketa pemilu pada tahun 2024. Namun, panel tersebut tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan keputusan tersebut.
Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05% pada tahun 2023, meskipun perekonomian global melemah. Meskipun pertumbuhan tahun 2023 sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,31%, namun pertumbuhan ini tetap patut diperhatikan di tengah tantangan perekonomian global. Inflasi turun secara signifikan menjadi 2,61%, turun dari 5,51% pada tahun sebelumnya, yang mencerminkan efektivitas kebijakan moneter negara.
Menurut Indikator perekonomian Indonesia tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda adanya masalah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I 2024 sebesar 5,11 persen. Muhamad Chatib Basri, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menggambarkan laju pertumbuhan tersebut relatif baik namun belum mencukupi.
Menurut Datanesia, Pertumbuhan utang tertinggi pasca reformasi terjadi pada 2020, saat pandemi COVID-19 pertama kali diumumkan. Macetnya kegiatan usaha membuat penerimaan negara pun terjun bebas. Utang menjadi pilihan untuk pengendalian pandemi di berbagai sektor sekaligus menggerakkan perekonomian. Pada 2020, utang pemerintah tumbuh sebesar 27,34% dibandingkan tahun sebelumnya.
Periode 2024-2029 merupakan tahun-tahun dengan pembayaran SBN tertinggi. Setiap tahun pembayaran utang melebihi Rp500 triliun. Sementara 2025 akan menjadi tahun pembayaran utang tertinggi yang jatuh tempo. Sebanyak Rp 704 triliun harus dibayarkan pada tahun tersebut.
Dilaporkan dalam artikel: indonesia Business Post, President-elect Prabowo plans to increase Indonesia’s debt ratio to near 50 percent of GDP. Presiden terpilih Prabowo Subianto dilaporkan berencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga hampir 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama lima tahun ke depan, peningkatan yang signifikan dari proyeksi 37,98-38,71 persen pada tahun 2025, meskipun masih berada dalam kisaran 60 persen. batas maksimal persen yang ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2023.
Menurut sumber Bloomberg, penambahan utang ini dimaksudkan untuk membiayai berbagai program yang dijanjikan selama kampanye Prabowo. Menaikkan rasio utang secara bertahap akan memberikan fleksibilitas bagi tim ekonomi Prabowo untuk menghadapi potensi tantangan. Strategi ini dapat meningkatkan rasio utang Indonesia dari 39 persen saat ini ke level tertinggi sejak tahun 2004 pada akhir masa jabatan Prabowo.
Seperti ditulis di awal, “Kita punya warisan utang yang luar biasa, sampai Mei 2024 kita punya utang Rp 8.300-an triliun, kemudian utang jatuh tempo 2025—2029 sekitar Rp 3.749 triliun. Sementara tahun depan (utang jatuh tempo) Rp 800 triliun dulu,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti dalam diskusi publik bertajuk ‘Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang’ yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024). Kondisi utang negara tentu menjadi PR besar bagi pemerintahan mendatang. Hal itu seiring dengan banyaknya program yang memakan anggaran yang besar, seperti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan bergizi gratis. Menurut catatannya, program IKN memakan biaya Rp 466 triliun dan dianggarkan dari APBN. Lalu program makan bergizi gratis dianggarkan sama, Rp 466 triliun, yang mana tahun pertama sudah ditetapkan Rp 71 triliun.
Lebih lengkap baca link berita berikut:
(Takasitau, Jkt 07/08/24 - update/refined 18/08/24 - refined 15/03/25)