GAZA - CEASEFIRE

Sejak 24 November hingga 1 Desember 2025, gencatan senjata di Gaza yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 semakin rapuh akibat pelanggaran hampir setiap hari oleh pasukan Israel.

Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, hingga 30 November telah terjadi 591 pelanggaran sejak gencatan dimulai, menyebabkan 357 warga Palestina tewas dan 903 lainnya luka-luka.

Pada 29 November saja, serangan drone Israel di Khan Younis menewaskan dua anak berusia 11 dan 8 tahun yang sedang mengumpulkan kayu bakar di luar garis kuning yang disepakati. Amnesty International pada 1 Desember 2025 menyatakan bahwa situasi ini bukan lagi “ceasefire”, melainkan sekadar “reducefire” dengan intensitas pembunuhan yang sedikit menurun namun tetap mematikan.

Secara diplomatik, pertemuan delegasi Hamas dengan mediator Mesir, Qatar, dan Turki di Kairo pada 26–27 November 2025 gagal menghasilkan kemajuan signifikan menuju fase kedua kesepakatan. Israel tetap menuntut pengembalian empat jenazah sandera sebelum bersedia melangkah lebih jauh, sementara penyebaran International Stabilization Force (ISF) yang diamanatkan Resolusi DK PBB 2803 belum juga terealisasi karena kurangnya komitmen negara kontributor.

Krisis kemanusiaan terus memburuk. Hanya 6.102 truk bantuan yang diizinkan masuk sejak Oktober—kurang dari seperempat janji kesepakatan—sehingga kelaparan parah masih melanda Gaza utara.

Tidak ada rumah sakit yang berfungsi penuh, dan lebih dari 9.500 jenazah masih tertimbun reruntuhan. Total korban jiwa Palestina sejak Oktober 2023 kini mencapai 70.103 orang, termasuk lebih dari 20.000 anak-anak.

Sumber utama:  

Kantor Media Pemerintah Gaza (30 Nov 2025)

Amnesty International Report, 1 Des 2025  

UN OCHA Humanitarian Snapshot, 30 Nov 2025  

Al Jazeera Live Updates (24 Nov – 1 Des 2025)  

Reuters & AP dispatches, 26–29 Nov 2025

Bdg, 1/12/25.

Gencatan senjata di Gaza, yang dimulai pada 10 Oktober 2025 berdasarkan rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump dan didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (18 November), masih tetap rapuh. Meskipun secara umum bertahan dengan penarikan pasukan Israel ke "garis kuning" (yellow line), pelanggaran dan saling tuduh terus berlanjut, menyebabkan puluhan korban jiwa dan hambatan bantuan kemanusiaan.

Berikut ringkasan utama dalam seminggu terakhir, berdasarkan laporan media internasional, PBB, dan sumber lokal:

1. Pelanggaran Militer dan Korban Jiwa.

Serangan udara Israel meningkat, dengan klaim IDF sebagai respons terhadap "pelanggaran Hamas" seperti penembakan dari koridor kemanusiaan. Pada 22 November, serangan di Gaza City, Rafah, dan Khan Younis menewaskan 24-32 warga Palestina, termasuk 5 di Deir al-Balah dan 4 di persimpangan Al-Abbasi. Total korban sejak gencatan: 280 tewas, 672 luka, plus 571 mayat dari reruntuhan.

Hamas metuduh Israel melanggar garis kuning harian yang memicu pengungsian massal. IDF mengklaim Hamas langgar 18 kali sejak Oktober, termasuk eksekusi internal dan penolakan pengembalian jenazah sandera. Netanyahu tegaskan perang "belum berakhir" pada 19 November, meski Trump mengklaim "damai". UNICEF melaporkan 67 anak tewas sejak gencatan, rata-rata 2 per hari; 20 syahid dan 100 luka pada 22 November saja.

2. Upaya Diplomatik dan Mediasi

Delegasi Hamas ke Kairo (23 November) diskusikan pelanggaran dengan mediator Mesir, Qatar, dan AS. Hamas desak hentikan "eskalasi Israel"; IDF bunuh 5 komandan Hamas atas "serangan ke wilayah Israel". Resolusi PBB 2803 (18 November) otorisasi pasukan stabilisasi internasional (ISF) untuk demiliterisasi dan rekonstruksi hingga 2027, tapi implementasi mandek karena tuntutan Israel atas jenazah sandera (total 90 dikembalikan, tapi sisanya tertunda). Akses jurnalis ke Gaza masih dibatasi Israel; putusan Mahkamah Agung Israel jatuh tempo 23 November.

3. Krisis Kemanusiaan dan Dampak Lain

Israel hancurkan >1.500 bangunan di balik garis kuning sejak gencatan, termasuk zona aman. Bantuan terhambat; WFP laporkan kelaparan parah di utara Gaza. Total kematian Palestina sejak Oktober 2023: 68.116. Serangan spillover ke Lebanon (drone bunuh 2, termasuk Hezbollah) dan West Bank (kekerasan pemukim rekor). Di X, warga Gaza dan aktivis soroti "gencatan palsu" dengan video serangan; Indonesia (via Menlu Sugiono) desak permanen sebagai fondasi negara Palestina.

Bdg, 23/11/25.

Inisiatif gencatan senjata Presiden AS Donald Trump pada 8 Oktober 2025 menawarkan harapan baru bagi kemerdekaan Palestina. Rencana 20 poin ini mencakup gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan sandera, penarikan pasukan Israel ke "garis kuning", dan pemerintahan teknokrat Palestina sebagai langkah menuju negara berdaulat dengan Gaza dan Tepi Barat, serta Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Negara-negara Arab, Eropa, Asia, dan Amerika Latin menyambut baik inisiatif ini, namun menekankan perlunya solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 tanpa pengusiran warga Palestina. Iran mendukung dengan syarat, sementara aktivis global, termasuk Freedom Flotilla, meminta penghentian blokade Gaza dan pendudukan Tepi Barat.

Kumulatif (1-5 November 2025) untuk Seluruh Gaza, total ~25 insiden (udara, artileri, drone, pembongkaran); Netanyahu perintahkan "eliminasi ancaman"; mediator (Qatar, Mesir) gelar pertemuan darurat. Korban 14 orang tewas + >40 luka-luka.

Penempatan "yellow line" baru (dari box beton kuning) yang masuk ke area non yellow line. dianggap pelanggaran klausul penarikan pasukan, menciptakan zona buffer ilegal. Hanya 20-30% bantuan masuk Gaza, menyebabkan krisis sampah (260.000 ton), kelaparan, dan pemulihan jenazah terhambat (ribuan masih terkubur).

Total korban sejak Oktober 2023: ~71.200 jiwa Palestina. PBB peringatkan risiko "genosida terkelola" jika blokade berlanjut. Turki dan Mesir mengecam sebagai "pelanggaran mencolok", seperti biasanya AS (via Trump) selalu membela Israel membela sebagai "hak bela diri". Ini sebabnya ada anggapan AS via Trump ikut mendukung genosida. Perjanjian dia yag menginiasiasi, tapi selalu tidak konsisten berdiri di tengah, seperti dilakukan di perjanjian Oslo dan Abraham Accords dengan hasil akhir yang merugikan Palestina dan menguntungkan Israel, bahkan West Bank dibolehkan dicaplok Israel.

Perkembangan sebelumnya, sampai dengan 31 Oktober 2025, Israel mengklaim serangan sebagai "respons proporsional" terhadap kematian satu tentara di Rafah (yang Hamas sangkal) dan penyerahan jenazah salah (termasuk bagian tubuh sandera yang sudah dikembalikan 2023). Namun, laporan independen (seperti Democracy Now! dan The Guardian) menyoroti ketidakproporsionalan: 104 kematian sipil vs. satu tentara Israel, dengan banyak serangan menghantam tenda dan rumah sakit. AS (via Trump dan Vance) seperti biasanya, mengutarakan adab zionisnys dengan membela Israel sebagai "hak bela diri", sementara Qatar dan Turki mengecam sebagai "pelanggaran mencolok". 

Eskalasi utama di seluruh Gaza total pada 29 Okt - 31 Oktober 2025; total pelanggaran ~15-20 insiden baru (udara, drone, artileri); Netanyahu konfirmasi "ceasefire berlanjut tapi respons tegas"; mediator tekan agar tidak runtuh. Korban total saat itu 106 orang tewas + >300 luka-luka.

Dampak Kemanusiaannya, hanya 10-15% bantuan masuk Gaza sejak ceasefire, memperburuk kelaparan (1,9 juta orang terdampak). Total korban sejak Oktober 2023: ~68.800 jiwa Palestina. PBB memperingatkan adanya risiko kolaps total dari ceasefire jika eskalasi berlanjut. 

Jalur Gaza & Skenario Jahat Zionis

Fenomena penjarahan bantuan dilakukan oleh geng dipimpin Shabab dan dilindungi Israel, telah menjarah truk-truk bantuan yang membawa makanan terutama di area Rafah, Palestina Selatan untuk warga sipil Palestina yang kelaparan. 

Fakta ini telah disebutkan dalam laporan PBB dan NGO dalam briefing UN reports and humanitarian, sebagai kekuatan utama yang merampok truk bantuan di bawah perlindungan militer Israel, secara sistematis membuat Gaza kelaparan sambil menyalahkan Hamas.

Dalam wawancara dengan CNN (dikutip oleh Wikipedia, 14 Oktober 2025), pengemudi truk bantuan menyatakan bahwa Abu Shabab menyediakan sekitar 200 pria bersenjata untuk melindungi konvoi bantuan yang dikirim ke situs distribusi GHF (Gaza Humanitarian Fundation). 

Postingan media sosial Abu Shabab juga mengklaim tanggung jawab dalam mengamankan truk bantuan dan mengatur konvoi (sumber: en.wikipedia.org). Ini menunjukkan adanya kerja sama de facto, meskipun GHF secara resmi menyangkalnya.

PBB dan lebih dari 170 NGO, termasuk Save the Children dan Oxfam, mengkritik GHF karena melanggar norma kemanusiaan, termasuk dugaan penggunaan kelompok bersenjata seperti Abu Shabab. TRIAL International meminta investigasi apakah GHF mematuhi hukum kemanusiaan Swiss, dengan tuduhan bahwa bantuan diarahkan untuk mendukung milisi.

GHF menerima pendanaan signifikan dari pemerintah AS, khususnya melalui Departemen Luar Negeri di bawah administrasi Trump. Pada 26 Juni 2025, AS mengumumkan alokasi $30 juta untuk GHF, dengan $7 juta sudah disalurkan pada saat pengumuman tersebut, menurut laporan The Guardian (26 Juni 2025, www.theguardian.com.  

Dana ini disebut sebagai bagian dari "pengejaran perdamaian di wilayah tersebut" oleh Presiden Trump dan Sekretaris Negara Marco Rubio. Dukungan ini juga mencakup kontrak dengan perusahaan swasta seperti McNally Capital, yang bekerja sama dengan BCG (Boston Consulting Group) untuk mendirikan GHF (Wikipedia, 13 Oktober 2025).

Sementara partisipasi BCG memicu kritik dari organisasi seperti Save the Children, yang menangguhkan kemitraan dengan BCG karena dugaan perencanaan pemindahan paksa warga Palestina, dan beredar rumor bahwa beberapa yang sakit (1000 - 2000 orang) dan terluka akan dirawat di Indonesia (apakah akan kembali ke Gaza, atau sesuai skenario modus jahat mereka, dilukai dan diusir dan tanahnya dijadikan komoditi blockchain). Investigasi Financial Times (dikutip Middle East Eye, 5 Juli 2025) juga mengungkap kontrak multimillion-dollar BCG untuk mendesain skema ini, menunjukkan peran sentral mereka.  (lihat penjelasan polemik BCG - Save the Children - GHF di bawah)

Setelah ceasefire, aksi penjarahan berkurang dengan mulai kemunculan Hamas secara terbuka karena pertukaran tahanan, namun kematian Saleh al Jafrawi di area gaza city, menandai mulai pertarungan Hamas dan geng Shabab yang dilindungi Israel dan di-back up PA yang bisa menyulut civil war seperti dilakukan As dan negeri Arab tetangganya di Suriah (baca artikel Suriah: https://takasitau.com/takasitau-antalya-diplomacy-forum-adf-2025). Geng Shabab berlindung di area belakang garis kuning, garis penarikan tentara IDF dan bersih dari warga Gaza, namun Popular Forces bisa aman di dalamnya.

Pelanggaran Ceasefire di Gaza

Sejak ceasefire terbaru yang dimulai pada 10 Oktober 2025 (berdasarkan kesepakatan yang dimediasi AS, Qatar, Mesir, dan Turki), Israel telah melakukan pelanggaran berulang terhadap perjanjian tersebut. Pelanggaran ini mencakup serangan udara, tembakan artileri, penembakan terhadap warga sipil, pembongkaran rumah, dan perluasan zona kontrol ("yellow line") yang melampaui batas yang disepakati.

Israel sering mengklaim serangan sebagai respons terhadap "ancaman iminen" dari Hamas atau kelompok bersenjata, tapi laporan menunjukkan banyak korban adalah warga sipil yang kembali ke rumah atau mencari bantuan. BBC Verify mengonfirmasi Israel memindahkan "yellow line" hingga ratusan meter lebih dalam ke Gaza, menciptakan "zona pembunuhan" yang melanggar perjanjian penarikan pasukan.

Blokade bantuan sementara (misalnya pada 19 Oktober) memperburuk kelaparan di Gaza, di mana 1,8 juta orang mengalami kelaparan ekstrem. Hingga 26 Oktober, total korban jiwa sejak Oktober 2023 mencapai ~68.229 orang, dengan ~100 di antaranya pasca-ceasefire ini.

Secara keseluruhan, sejak 10 Oktober 2025 hingga 26 Oktober 2025, terjadi pelanggaran, setidaknya 80-100 insiden, termasuk serangan langsung dan perluasan zona kontrol. Kantor media Gaza melaporkan 47 pelanggaran hingga 18 Oktober, yang kemudian naik menjadi 80+ berdasarkan laporan Al Jazeera dan NPR. Korban jiwa, berjumlah sekitar 100-110 warga Palestina tewas, mayoritas warga sipil (termasuk anak-anak dan keluarga), lebih dari 230 luka-luka. Lokasi utama pelanggaran terjadi di Utara Gaza (Gaza City, Shujayea, Zeitoun, al-Atatra), Tengah Gaza (Nuseirat, Bureij), dan Selatan Gaza (Khan Yunis, Rafah). Lihat tabel di bawah. 

Israel mengklaim serangan sebagai "self-defense" terhadap "ancaman iminen" dari Islamic Jihad atau Hamas (misalnya, serangan drone di Khan Younis disebut menarget "operatif teroris"). Namun, laporan independen seperti BBC Verify menunjukkan pelanggaran "yellow line" menciptakan zona berbahaya bagi sipil yang kembali ke rumah. AS (via Menteri Luar Marco Rubio) seperti biasanya pollitisi ini sudah terkooptasi AIPAC dengan porsi terbesar, membela ini sebagai bukan pelanggaran, tapi Qatar dan Turki mengecam sebagai "pelanggaran berkelanjutan".

Dampak terhadap emanusiaan, berakibat tidak adanya pasokan medis signifikan sejak ceasefire; 80% infrastruktur hancur, 650.000 anak kehilangan pendidikan. Hamas menyerahkan jenazah satu sandera Israel pada 27 malam, tapi menuntut alat berat untuk gali puing (10.000 jenazah Palestina masih terkubur).

Ceasefire Diambang Runtuh

Seperti dikutip dari The Cradle @TheCradleMedia, 19 oktober 2025, bahwa dalam pernyataan terbarunya, Hamas menyatakan telah sepenuhnya mematuhi perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani di Sharm el-Sheikh pada 9 Oktober 2025, di bawah naungan Mesir, Qatar, Turki, dan AS, sementara Israel telah "sengaja dan berulang kali" melanggar perjanjian tersebut sejak hari pertama. Hamas menyatakan telah memberikan bukti terdokumentasi, foto, dan daftar pelanggaran kepada para mediator. 

Menurut Muhammad Shehada @muhammadshehad2 bahwa Pemerintah AS mengakui, bahwa Hamas TIDAK melanggar gencatan senjata & TIDAK bertanggung jawab atas pembunuhan 2 tentara Israel hari ini, yang memicu serangan Israel. Seperti disampaikan Curt Mills @CurtMills, 19 Oct 2025: Senior administration official tells me: "Hamas did nothing. Israeli tank hit an unexploded IED that has probably been there for months".

1. Menargetkan Warga Sipil 

Hamas menuduh Israel sengaja menyerang warga sipil di wilayah yang diizinkan, hingga hari ini (20 Oktober 2025), Gaza Media Office melaporkan 80 pelanggaran oleh Israel, menyebabkan 97 warga Palestina tewas dan 230 luka-luka, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia sejak 10 Oktober. D Contohnya, keluarga Abu Shaban tewas dalam satu serangan, yang disebut sebagai upaya Israel merusak perjanjian. 

2. Pelanggaran Batas Garis Kuning

Pasukan Israel dituduh mengendalikan dan menyerang area di luar "garis kuning" (600-1.500 meter), menggunakan artileri dan drone, serta menghalangi warga sipil kembali. Zona seluas 45 km² disebut dilanggar secara mencolok. 

3. Memblokir Bantuan Kemanusiaan

Israel dituduh membatasi bantuan, termasuk larangan bahan pangan utama, pengiriman bahan bakar hanya 7,1% dari kesepakatan, dan memblokir input pertanian, peralatan surya, serta menutup perlintasan Zikim. 

4. Mencegah Perbaikan Infrastruktur

Israel disebut memblokir peralatan untuk jaringan listrik, air, pembuangan limbah, komunikasi, material konstruksi, likuiditas bank, serta peralatan medis dan pertahanan sipil, sehingga menghambat rekonstruksi. 

5. Komitmen Tahanan

Israel dituduh menunda pembebasan tahanan perempuan dan anak-anak, tidak memberikan daftar tahanan akurat, menyiksa tahanan secara sistematis, dan menghalangi keluarga tahanan yang dibebaskan untuk berkumpul kembali.

6. Penyalahgunaan Jenazah

Hamas melaporkan menerima 150 jenazah warga Palestina, beberapa menunjukkan tanda eksekusi, diborgol, atau ditindih mesin. Banyak jenazah belum teridentifikasi, dan Hamas menuntut peralatan tes DNA serta evakuasi jenazah dari reruntuhan.

Area West Bank

Ekspansi pemukiman liar Israel di Tepi Barat, yang didukung pemerintah Israel, menjadi hambatan besar. Lebih dari 700.000 pemukim (liar) tinggal di wilayah yang dianggap ilegal oleh hukum internasional, memecah wilayah Palestina dan melemahkan peluang kedaulatan. Kekerasan pemukim, seperti serangan di desa Jit pada 2024, memperburuk situasi. Inisiatif Trump belum mengatasi isu ini secara eksplisit, sementara oposisi dari sayap kanan Israel menyulitkan penarikan dari Tepi Barat. 

Hukum internasional, khususnya melalui Mahkamah Internasional (ICJ), dapat menjadi alat tekanan. Opini ICJ Juli 2024 menyatakan pendudukan Israel ilegal dan menuntut penghentian pemukiman (liar). Afrika Selatan dan aktivis di The Hague mendorong pengawasan ketat terhadap implementasi rencana Trump agar selaras dengan hukum internasional. Namun, kelemahan PBB, seperti veto AS di Dewan Keamanan, membatasi penegakan resolusi, seperti Resolusi 2334 yang mengecam pemukiman. Untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina, diperlukan penguatan peran ICJ melalui gugatan baru, sanksi terhadap pelaku ekspansi pemukiman, dan tekanan global dari demonstran serta aktivis seperti Freedom Flotilla. 

Meski inisiatif Trump membuka peluang, keberhasilan kemerdekaan Palestina bergantung pada penghentian pemukiman, penarikan penuh Israel, dan integrasi Gaza-Tepi Barat. Tanpa tekanan hukum dan diplomatik yang kuat, kedaulatan Palestina akan sulit tercapai. Jalan panjang masih menjadi pekerjaan rumah bagi warga dunia membebaskan Palestina, ketika Israel sering ingkar janji dan melakukan provokasi terus menerus. 

Usulan lebih progresif oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro, dalam pidato di Sidang Umum PBB ke-80 pada September 2025, mengusulkan pembentukan pasukan bersenjata internasional—bukan pasukan PBB biasa (blue helmets)—untuk melindungi Palestina, membebaskan wilayah pendudukan, dan menegakkan keadilan. Ia mengecam kegagalan diplomasi, mendukung gugatan genosida Afrika Selatan di ICJ, dan menyerukan negara Palestina berdaulat berdasarkan perbatasan 1967, mencakup Gaza dan Tepi Barat. Didukung langkah Kolombia memutus hubungan dengan Israel dan boikot senjata, inisiatif ini selaras dengan tuntutan aktivis seperti Freedom Flotilla untuk hentikan blokade dan kekerasan pemukim.

Keterbatasan PBB, seperti veto AS dan sifat tidak mengikat resolusi Majelis Umum, membatasi efektivitasnya. Meski dipuji Global South, usulan Petro ditolak Barat sebagai provokatif, terutama di tengah inisiatif gencatan senjata Trump. Inisiatif ini dapat memperkuat tekanan hukum melalui ICJ dan melengkapi rencana Trump, tetapi memerlukan dukungan kuat dari koalisi global untuk menjadi solusi nyata bagi kemerdekaan Palestina. 

(Jkt 10/10/25 - update 16/10/25 updated 18/10/25 - new update/refine 5/11/25).