Demo Tolak (Revisi) UU TNI

Takasitau dari Grok

Demonstrasi menolak Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) yang disahkan menjadi UU TNI pada 20 Maret 2025 oleh DPR RI telah berlangsung di berbagai kota di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan lainnya, sejak pengesahan hingga akhir Maret 2025. 

Berikut adalah rangkuman tuntutan utama dan alasan di balik aksi tersebut berdasarkan informasi yang tersedia:

Tuntutan Utama Demonstrasi

1. Pencabutan UU TNI yang Baru Disahkan

Massa menuntut agar UU TNI yang disahkan pada 20 Maret 2025 dicabut. Mereka menganggap revisi ini mengancam demokrasi dan supremasi sipil.

2. Tolak Dwifungsi TNI

Salah satu poin utama adalah penolakan terhadap potensi kembalinya dwifungsi TNI, seperti yang terjadi pada era Orde Baru, di mana militer tidak hanya bertugas di bidang pertahanan tetapi juga ikut campur dalam urusan sipil dan politik.

3. Kembalikan TNI ke Barak

Demonstran meminta TNI fokus pada tugas utamanya sebagai penjaga keamanan negara dan tidak masuk ke ranah sipil, seperti menduduki jabatan-jabatan pemerintahan.

4. Hentikan Perluasan Kewenangan TNI

Revisi UU TNI memperluas operasi militer selain perang (OMSP) dari 14 menjadi 17 tugas, termasuk pengawasan ruang siber dan penanganan narkoba. Massa khawatir ini akan tumpang tindih dengan tugas sipil dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

5. Bubarkan Komando Teritorial

Struktur seperti Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil dianggap mendukung dwifungsi TNI dan menjadi alat kontrol militer atas masyarakat sipil.

6. Usut Tuntas Korupsi dan Bisnis Militer

Ada tuntutan untuk mereformasi TNI, termasuk mengusut dugaan korupsi dan bisnis yang melibatkan militer, agar institusi ini lebih profesional.

7. Hentikan Intimidasi dan Kekerasan terhadap Demonstran

Dalam beberapa aksi, massa juga menuntut penghentian tindakan represif aparat, seperti penggunaan gas air mata, water cannon, dan penangkapan sewenang-wenang, yang terjadi di berbagai lokasi seperti Surabaya dan Malang.

Alasan di Balik Tuntutan

Kekhawatiran atas Kembalinya Militerisme

Revisi UU TNI memungkinkan prajurit aktif menduduki lebih banyak jabatan sipil (dari 10 menjadi 16 posisi) dan memperpanjang usia pensiun (hingga 62 tahun untuk perwira tinggi). Ini dianggap membuka celah bagi TNI untuk mendominasi ranah sipil, mengingatkan pada era Orde Baru yang represif.

Proses Pengesahan yang Tidak Transparan

Banyak pihak, termasuk mahasiswa dan masyarakat sipil, mengkritik proses pembahasan RUU TNI yang cepat, kurang melibatkan publik, dan terkesan terburu-buru. Hal ini memicu distrust terhadap pemerintah dan DPR.

Ancaman terhadap Demokrasi dan Kebebasan Sipil

Pengawasan ruang siber oleh TNI, misalnya, dikhawatirkan dapat membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, supremasi sipil diyakini akan melemah jika militer memiliki kekuatan berlebih di pemerintahan.

Pengalaman Represi dalam Aksi

Tindakan keras aparat, termasuk kekerasan terhadap mahasiswa dan jurnalis di beberapa kota (contohnya Malang dan Surabaya), memperkuat narasi bahwa revisi ini akan memperparah militerisme dan mengancam hak asasi manusia.

Konteks dan Dampak

Demonstrasi ini melibatkan berbagai elemen, seperti mahasiswa (BEM SI), kelompok masyarakat sipil, dan aktivis, yang berlangsung maraton sejak 20 Maret 2025. Aksi-aksi ini tidak hanya menolak UU TNI, tetapi juga mulai menyuarakan penolakan terhadap RUU Polri yang sedang dibahas, menunjukkan kekhawatiran yang lebih luas terhadap tren militerisasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal TNI.

Meskipun DPR telah mengesahkan revisi ini, gelombang protes menunjukkan ketidakpuasan publik yang signifikan. Beberapa pihak bahkan telah menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi pada 22 Maret 2025, menambah dimensi hukum pada perlawanan ini.

Jadi, intinya, demonstrasi ini menuntut pembatalan UU TNI karena dianggap mengancam demokrasi, mengembalikan dwifungsi militer, dan melemahkan supremasi sipil, dengan alasan utama berpijak pada sejarah kelam Orde Baru serta proses legislasi yang dianggap tidak demokratis.

(Jkt, 4/04/25) - NEW